KAJIAN YURIDIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK DI DESA BALESARI KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG

Nur Rofiq

Abstract


Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 pemerintah desa merupakan garda terdepan  dari pemerintah pusat, kerena pemerintah desa berhubungan langsung dengan masyarakat desa. Sehingga diharapkan secara efektif dapat  menjalankan tugas-tugas pemerintah pusat, baik secara   hukum dan politik untuk mewujudkanb penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari pemerintah desa dapat bekerja sama dengan BPD. BPD mempunyai peran normative sebagai alat control pemerintah desa. Akan tetapi, dalam konteks good governance, pendekatan kemitraan (partnership) lebih relevan ketimbang pendekatan konfrontatif, yang memungkinkan terjadi kesejajaran antara pemerintah desa (eksekutif) dan BPD (legeslatif), tanpa harus mengurangi makna control BPD. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, peran BPD memiliki posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat. Perannya sangat besar dalam mempercepat keberhasilan pemerintahan desa yang baik terutama dalam melaksanakan otonomi desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian yuridis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik di Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. Dengan kerja sama yang sinergi dan seirama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka akan tercapai  pemerintahan desa yang baik. Demikian pula apabila pemerintah pusat (eksekutif) dapat bekerja sama seiring dan sejalan dengan DPR  Pusat (legeslatif) maka tidak mustahil akan terwujud pemerintahan negara yang baik pula. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara melakukan gambaran serta menguraikan dengan jelas keadaan yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta yang ada di lapangan, adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Setelah data terhimpun, kemudian dilakukan penyajian dan analisa data. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu upaya untuk memberikan gambaran serta uraian berdasarkan data yang terkumpul untuk kemudian disimpulkan dan diinterpretasikan.

Full Text:

##Full Text##

References


Bauer, Jeffry C. 2013. Role Ambiguity and Role Clarity Clermont: A Comparison of Attitudes in Germany and The states.

Bintarto dan Hadisumarno, Surastopo . 2013 Metode Analisa Geografi .Jakarta : PP3ES

Lexi j, Moleong . 2009. Metode Penelitihan Kualitatif. Bandung : PT .Remaja Rosdkarya.

Merton. 2011. Social Theory and social Strukture.

PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Raho SVD, Bernard. 2010. Teori Sosiologi Modern. Bandung. Pustaka Publiser.

Soekanto, Soeryono . 2009. Sosiologi Suatu Pengantar,Edisi Baru Jakarta: Rajawali Pers.

Suryaningrat, Bayu .2014.Desentralisasi dan Dekonsentralisasi Pemerintahan di Indonesia: suatu Analisa. Jakarta : Dewa Ruci Press.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.


Article Metrics

Abstract view : 261 times
##Full Text## - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

P - ISSN 2598-0769

E - ISSN 2598-0750

 

Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116

Program Studi Hukum

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tidar

Magelang