Title:


Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan di Kabupaten Bekasi


Author:


Mail Siti Nuraini(1*)

(1) Universitas Islam 45, Indonesia
(*) Corresponding Author
10.31002/jpalg.v3i2.1972| Abstract views : 47 | PDF views : 0

Abstract


Kemiskinan merupakan masalah utama pemerintah yang belum dapat sepenuhnya diatasi. dibulan Maret 2018 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) masih terdapat 3.615,79 ribu jiwa atau 7,45 % masyarakat miskin yang tinggal di desa. Kemiskinan tidak hanya dialami oleh masyarakat yang tinggal di desa tetapi juga yang tinggal di kota, namun jumlah terbesar angka kemiskinan terjadi di perdesaan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut menjadi alasan untuk melakukan penelitian di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu kecamatan dari 23  kecamatan yang ada, Kecamatan Pebayuran memiliki 12 desa dan merupakan kecamatan yang angka kemiskinannya tertinggi. Penelitian akan mengacu pada teori anggaran pro kaum miskin, apakah kebijakan pemerintah dilakukan melalui proses yang adil, partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, mempelajari data-data yang terkait baik data sekunder maupun data primer , wawancara dengan para informan yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian melakukan pengolahan dan analisis data untuk mengetahui bagaiman pengentasan kemiskinan dilakukan di desa-desa yang terdapat di Kecamatan Pebayuran dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.


Keywords


Kemiskinan; Kebijakan Pemerintah; Kesejahteraan.

Full Text:

##Full Text##

References


Fernandez,Joe. (2009) Anggaran Pro Kaum Miskin: Konsep dan Praktik, dalam Anggaran Pro kaum Miskin: Sebuah upaya menyejahterakan kaum miskin, ed. Jakarta: LP3ES

Mawardi, Sulton dan Sumarto, Sudarno (2003). Kebijakan Publik yang Memihak Orang Miskin (Fokus: Pro-Poor Budgeting ).Lembaga Penelitian SMERU

Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan

Sutoro, Eko, et al. (2014) Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta : FPPD

Suparlan Parsudi. (1993). Kemiskinan di Perkotaan ,Jakarta, Yayasan Obor Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Waidl, Abdul .et al. (2000). Anggaran Pro-Kaum Miskin; Sebuah Upaya Menyejahterakan Kaum Miskin, Jakarta: Prakarsa




DOI: http://dx.doi.org/10.31002/jpalg.v3i2.1972

Article Metrics

Abstract view : 47 times
##Full Text## - 0 times

Cited By

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Siti Nuraini

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Public Administration and Local Governance

Public Administration Programme, Universitas Tidar

Jl.Kapten Suparman, No.39, Potrobangsan, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, 56116

http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadmini

 P-ISSN: 2614-4433

 E-ISSN: 2614-4441