Title:


Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


Author:


Mail Binti Rhaudhatul Janah(1)
Mail Shilmy Purnama(2)
Mail Syamsuri Syamsuri(3*)

(1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
(2) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
(3) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
(*) Corresponding Author
10.31002/jpalg.v5i2.4806| Abstract views : 0 | PDF views : 0

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran, kendala, dan solusi dari penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance (partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas) di desa Emparu, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat, dan peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan data sekunder yang di dapatkan dari pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan gambaran penyelenggaraan prinsip-prinsip good governance di desa emparu sudah cukup baik, ditandai dengan pada prinsip partisipasi terdapat pengambilan keputusan bersama, adanya pemahaman penyelenggara negara tentang partisipastif, terdapat perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli, terdapat peningkatan kritik dan saran oleh masyarakat. Pada prinsip transparansi tersedianya informasi yang memadai, meningkatnya kepercayaan masyarakat, adanya akses informasi yang mudah diperoleh. Pada prinsip akuntabilitas terdapat sanksi yang ditetapkan apabila terdapat kelalaian, adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan SOP, dan terdapat laporan pertanggungjawaban. Pada penyelenggaraannya juga mempunyai kendala seperti sulitnya mencapai suatu keputusan saat musyawarah.


Keywords


Partisipasi; Transparansi; Akuntabilitas; Pemerintah Desa.

Full Text:

PDF

References


Adiyanta, F. C. S. (2019). Urgendi Good Judiciary Governance Pada Pelayanan Administrasi Lembaga Pengadilan Konstitusi Sebagai Jaminan Bagi Akses Publik Untuk Memperoleh Keadilan. Masalah-Masalah Hukum, 48(3), 257–265.

Andrews, M. (2008). The good governance agenda: Beyond indicators without theory. Oxford Development Studies, 36(4), 379–407. https://doi.org/10.1080/13600810802455120

Herawati, N. R. (2016). Penerapan E-Government Dalam Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Studi Penelitian Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah). In Jurnal Ilmu Sosial (Vol. 13, Issue 2, pp. 63–76). 2014. https://doi.org/10.14710/jis.13.2.2014.63-76

Ivanova, M. (2016). Public good. In W. G. Tierney (Ed.), Encyclopedia of Tourism. State University of New York Press, Albany ©. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01384-8_156

Lastiar Hutapea, H., & Widyaningsih, A. (2017). Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia). Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 9(1), 173–186. https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5446

Limpo Yasin Syahrul, 2007.Jurnal Ilmu Hukum ammana gappa vol 15 Nomor 2. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Of, O., United, T. H. E., High, N., For, C., Rights, H., & Nations, U. (2014). The United Nations High Commissioner for Human Rights. In The United Nations High Commissioner for Human Rights. UNITED NATIONS PUBLICATION. https://doi.org/10.1163/9789004254251

Putu, N., & Raheni, R. (2019). E-Jurnal Akuntansi Pengaruh Good governance dan Budaya Organisasi pada Kinerja Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kota Denpasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia PENDAHULUAN Sejak diberlakukannya otonomi d. Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 28(2), 1295–1322.

Ratna, N. K. (2010). No Title (D. A. M (ed.); 1st ed.). Pustaka Pelajar.

Salam Sinaga, R. (2013). Eksistensi hingga Eksitasi oleh Civil Society dalam Menciptakan Good governance di Indonesia (Analisis Pendekatan Behavioral pada Wacana KPK versus POLRI). Perspektif, 3(2), 171--184. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/perspektif.v3i2.153

Semarang, K., & Kajian, S. (2012). Pemahaman Masyarakat Tentang Strategi Perwujudan Good governance Pada Pemerintah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang: Suatu Kajian Antropologis. Solidarity: Journal of Education, Society and Culture, 1(1), 9–16.

Sianturi, H., & Dana, P. (2017). Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Perspektif Keuangan Negara. Wawasan Yuridika, 1(1), 86–105.

Soedjais, Z. (2003). Good governance, daya saing dan investasi global. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 6(3), 309–328.

Suhardi, S. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam. Jurnal Benefita, 3(1), 53. https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.249

Suharto, D. G. (2016). No Title (Dimaswids (ed.); 1st ed.). Pustaka Pelajar.

Supriatna, N. (2016). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung). Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 4(1), 941–948. https://doi.org/10.17509/jrak.v4i1.7716

Susilo, A. B. (2013). PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HERMENEUTIKA HUKUM (Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia). Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2(3), 449–447. https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.449-470

Tandon, R. (2002). Civil Society and Good governance. Media Asia, 29(1), 3–5. https://doi.org/10.1080/01296612.2002.11726655

Umam, A. K. (2014). Islam, Korupsi Dan Good governance Di Negara-Negara Islam. Al-Ahkam, 24(2), 195–224. https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.146

Vlad, C., Ibadula, B., & Brezeanu, P. (2016). How Taxes Can Contribute to The Implementation of The Public Governance Strategy? – An Analysis for Eastern European Countries. Studia Universitatis „Vasile Goldis” Arad – Economics Series, 26(3), 18–32. https://doi.org/10.1515/sues-2016-0012

Weiss, T. G. (2000). Governance, good governance and global governance: Conceptual and actual challenges. Third World Quarterly, 21(5), 795–814. https://doi.org/10.1080/713701075




DOI: http://dx.doi.org/10.31002/jpalg.v5i2.4806

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Cited By

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Binti Rhaudhatul Janah, Shilmy Purnama, Syamsuri Syamsuri

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Public Administration and Local Governance

Public Administration Programme, Universitas Tidar

Jl.Kapten Suparman, No.39, Potrobangsan, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, 56116

http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadmini

 P-ISSN: 2614-4433

 E-ISSN: 2614-4441