Title:
INOVASI PEMBERDAYAAN NELAYAN (STUDI KASUS PERUBAHAN KELEMBAGAAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN TANGKAP DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) KARANGANTU KOTA SERANG)
Author:
Abstract
Full Text:
PDFReferences
Buku
Agustino, Leo. 2006. Politik & Kebijakan Publik. Bandung: AIPI-Puslit KP2W Lemlit Unpad.
Harahap, R. Hamdani. 1997. “Nelayan dan Kemiskinan: Kasus Nelayan Pantai Timur Sumatera Utara”. Makalah disampaikan dalam Widyakarya Nasional Antropologi dan Pembangunan.Diselenggarakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud. Jakarta: 26-28 Agustus 1997.
Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Kusnadi. 2006. Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Bandung: Humaniora.
________. 2013. Membela Nelayan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2004. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta: LAN.
Lester, James P., dan Joseph Stewart Jr. 2000. Public Policy : An Evolutionary Approach. Belmont: Wadsworth.
Lewis, Oscar. 1993. “Kebudayaan Kemiskinan”. Dalam Parsudi Suparlan (Penyunting) Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Masyhuri. 1996. Menyisir Pantai Utara, Usaha dan Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850-1942. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara dan KITLV Jakarta.
Mubyarto. 1984. Strategi pembangunan Pedesaan. Yogyakarta: P3KP-UGM.
Najib, Mochammad. 2013. Sistem Pembiayaan Nelayan. Jakarta: LIPI Press.
Legg, Keith R. 1983. Tuan Hamba dan Politisi. Jakarta: Sinar Harapan dan Lembaga Studi Pembangunan.
Oxford University. 2008. Oxford Learner’s Pocket Dictionary. New York: Oxford University Press.
OECD. 2001. Innovative Clusters-Drivers of National Innovation Systems, Paris.
Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI. 1999. Pemberdayaan Nelayan Tertinggal dalam Menghadapi Krisis Ekonomi: Telaahan terhadap Sebuah Pendekatan. Jakarta: PEP-LIPI.
Septiningrum, Indah. 2010. Peran Kelembagaan Formal Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Pada Wilayah Berbasis Pertanian Tembakau Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.Tesis tidak diterbitkan.Magister Perencanaan Wilayah dan Kota. Undip Semarang.
Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
PeraturanPerundang-undangan dan Dokumen Lain
Badan Pusat Statistik. 2012. Kota Serang Dalam Angka. Serang: BPS.
Badan Pusat Statistik. 2014. Kota Serang Dalam Angka. Serang: BPS.
Badan Pusat Statistik. 2015. Kota Serang Dalam Angka. Serang: BPS.
Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Perikanan Tangkap Tahun 2011.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Arsitektur Data Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah mengenai Pemungutan Tempat Pelelangan Ikan di Karangantu.
Peraturan Walikota Serang Nomor : 29 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan Pemerintah Kota Serang.
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.39/MEN/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2010.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.32/MEN/2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.
Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor KEP.15/DJ-PT/2011 Tentang Pedoman Teknis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Dalam Rangka Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Bidang Perikanan Tangkap 2011.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.Kep 32/MEN/2010 Tentang Kawasan Minapolitan.
Keputusan Walikota Serang Nomor 523/KEP.116-Org/2011 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan di Kota Serang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pmerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Kota Serang Tahun 2015.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Serang Tahun 2016.
Laporan Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2012 dan 2013 di Kota Serang.
Masterplan Kawasan Minapolitan Kota Serang Tahun 2011.
Profil Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Tahun 2013.
Rencana Strategis Dinas Pertanian Pemerintah Kota Serang Tahun 2008-2013.
Rencana Strategis Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Serang Tahun 2014-2018.
Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor: B.622/Men-KP/XI/2014 tanggal 7 Nopember 2014 perihal Pembebasan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) bagi Kapal Perikanan dengan Ukuran 10 GT ke bawah dan Penghentian Alat Penangkap Ikan yang merusak lingkungan dan konservasi perairan laut.
Sumber Elektronik
https://www.researchgate.net/publication/298726611_Pengaruh_Inovasi_Kelembagaan_Pada_Pengembangan_Klaster_Batik_Laweyan_Kota_Surakarta. Diakses tanggal 5 November 2017.
http://www.academia.edu/9354858/inovasi_reformasi_kelembagaan_pemerintah. Diakses tanggal 5 November 2017.
https://pengertiandefinisi.com/pengertian-inovasi-dan-ciri-cirinya/diakses tanggal 5 November 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.31002/jpalg.v2i1.638
Article Metrics
Abstract view : 475 timesPDF - 0 times
Cited By
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Jurnal of Public Administration and Local Governance
Journal of Public Administration and Local Governance
Public Administration Programme, Universitas Tidar
Jl.Kapten Suparman, No.39, Potrobangsan, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, 56116
http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadmini
P-ISSN: 2614-4433
E-ISSN: 2614-4441