KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Magelang)
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Afiyah M, Nur & Yuyun Wiendyawati. (2012). Analisis PDRB Kota Magelang Tahun 2013, Magelang: Badan Pusat Statistik Kota Magelang. Andita Puspita Wardhani. (2011). “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2005-2010”. Skripsi. Universitas Kristen Satya Wacana. Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina. (2011). “Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran
”. Skripsi. Institut Manajemen Telkom Bandung. BAPPENAS. 2003. Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. Ekonomi, Sosial, dan Politik, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Bisma, I Dewa Gde & Hery Susanto. (2010). “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007”. Jurnal. GaneÇ Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3, Mataram. Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat. Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. (2012). Akuntansi Keuangan DaerahAkuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat. Harahap, Sofyan Syafri. (2011). Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, Jakarta: Rajawali Pers. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah DaerahPanduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Mahsun, Moh., Firma Sulistyowati & Heribertus Andre Purwanugraha. (2011). Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: BPFE. Martani, Dwi. (2011). PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan Revisi 2013. Departemen Akuntansi FE UI. Diakses dari http://staff.blog.ui.ac.id/martani pada 8 September 2014 jam 10.30 WIB. Halim, Abdul. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat.
Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan) .volume 2 Nomor 3 32
Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. (2012). Akuntansi Keuangan DaerahAkuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat. Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah DaerahPanduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Menteri Dalam Negeri. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Kota. Visi dan Misi Kota Magelang. Diakses dari http://www.magelangkota.go.id/direkt ori/kategori/sekilas-kota/visi-danmisi pada 30 Juni 2014, jam 07.22 WIB. Republik Indonesia. 1975. Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975. Akuntansi Keuangan DaerahAkuntansi Sektor Publik. . 1975. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1975. Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik. Sarwono, Jonathan. (2006). Metode Penelitian kuantitatif & kualitatif, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. Ulum, Ihyahul. (2009). Audit Sektor Publik, Jakarta: PT Bumi Aksara. Yin, Robert K. (2006). Studi Kasus-Desain & Metode, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
DOI: https://doi.org/10.31002/rak.v2i3.498
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)
P-ISSN: 2541-1209 E-ISSN: 2580-0213
published by : Accounting Department Faculty of Economics, Universitas Tidar