Title:
DAMPAK PELIMPAHAN WEWENANG PEMUNGUTAN BPHTB DARI PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PAD KOTA PONTIANAK
Author:
Surya Warsa(1*) (1) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia
(*) Corresponding Author
10.31002/rep.v5i2.2263|
Abstract views : 0
|
PDF views : 0
Abstract
Kesungguhan pemerintah pusat dalam mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ditunjukkan dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pengalihan pelimpahan wewenang tersebut diharapkan akan membawa dampak positif terhadap penerimaan PAD yang berasal dari BPHTB. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak pengalihan pemungutan BPHTB terhadap peningkatan PAD sebelum dan sesudah pelimpahan wewenang di Kota Pontianak, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kota Pontianak. Metode analisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan jenis wawancara semi standar dan analisis kuantitatif dengan rasio yang dilanjutkan dengan uji statistik sederhana. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan nilai rata-rata antara sebelum dan sesudah pelimpahan wewenang pemungutan BPHTB sehingga ada pengaruh pelimpahan wewenang pemungutan BPHTB terhadap hasil penerimaan BPHTB. dalam pelaksanaanya terdapat beberapa kendala yang ditemui sehingga perlu diambil langkah-langkah untuk mengoptimalkan penerimaan BPHTB.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten dan Kota se Jawa- Bali). Padang : Simposium Nasional Akuntansi.
Abdul, Hakim Hutasuhut 2017. Analisis Potensial Loss Penerimaan Bea perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Jurnal UNTAN Universitas Tanjungpura.
Ananda, Cndra Fajri., dkk. 2012. Analisa Dampak Pengalihan Pemungutan BPHTB ke Daerah terhadap Kondisi Fiskal Daerah. Jakarta : Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal.
Devas, Nick., dkk. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Penerjemah: Masri Maris. Jakarta: UI-Press.
Dewi, Indah Kusuma. 2012. Analisis Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Setelah Diserahkan ke Daerah. (Skripsi yang dipublikasikan) Depok: Universitas Indonesia
Dewi Prastiwi 2011 Analisis Devolusi BPHTB Menjadi Pajak Daerah Dengan Economic Of Collection Sebagai Tolak Ukur (Studi Kasus Kabupaten Madiun). Jurnal AKRUAL 2 (2) (2011): 200-216 e-ISSN:2502-6380, 200-216
John H.Y, Ronald & William L. Waugh. 1995. State and Local Tax Policies. London: Greenwood Press.
Kuncoro, Mudrajad. 2014. Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
Mardiasmo, 2002. Ekonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi
Mardiasmo, 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi
Ndraha, Taliziduhu. 2001. Kybernologi. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Pemerintah Republik Indonesia, 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
......., 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
......., 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
......., 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah, 2010. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
Purnama, Heru. 2011. Pengalihan BPHTB Menjadi Pajak Daerah, Antara Insentif dan Potensial Loss http://pusatperpajakan.blogspot.com/2011/01/pengalihan-bphtb menjadi-pajak-daerah.html
Sato, M., & Yamashige, S. 2000. Decentralization and Economic Development in Asian Countries: An Overview. Hitotsubashi Journal of Economics, 41(2), 77-84.
Sidik, Machfud. 2002. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). Yogyakarta: Seminar Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.
X. Indri Prasasyaningsih, 2012 Dampak Pelimpahan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Kepada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta). EBBANK Jornal Volume 3 No. 1, Juni 2012. 328-339
DOI: https://doi.org/10.31002/rep.v5i2.2263
Article Metrics
Abstract view : 0 timesPDF - 0 times
Cited By
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)
P-ISSN: 2541-433X E-ISSN: 2508-0205
Published by Department of Economic Development, Faculty of Economics, Universitas Tidar