Masyarakat Hukum Adat: Hak Atas Pembangunan Berbasis Kesejahteraan

Abstract

Prioritas pembangunan nasional pembangunan di daerah tertinggal. dihuni oleh para MHA. Pola kehidupan dan kebudayaan yang telah menjadi hukum yang hidup didalam masyarakat, hak atas harta pusaka bahkan kebudayaan tidak terwujud harus menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan tersebut. Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 2007 melalui Majelis Umum telah menyepakati seuatu deklarasi mengenai masyarakat hukum adat yaitu United Nation Declaration on the Right of Indigeneous. Dalam Deklarasi MHA PBB juga meyakini bahwa kontrol MHA terhadap pembangunan yang berdampak pada mereka harus dapat memperkuat kelembagaanya. MHA mengedapankan prisip dimana MHA diakui sebagai pihak yang utama dalam pembangunan dan proses pembangunan. Program pembangunan MHA juga bisa memperbaiki kondisi kehidupan mereka. MHA untuk mendapatkan bantuan teknis dan keuangan yang tepat harus diberikan setiap kali hal tersebut bila dimungkinkan, kemampuan MHA untuk dapat memanfaatkan teknologi