DINAMIKA HUKUM WARIS ADAT DALAM SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL : PEWARISAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Artadi, I ketut, 2003, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya, Pustaka Bali Post.
Hadikusuma, Hilman, 1987, Hukum Kekerabatan, Fajar Agung Hadikusuma, Jakarta.
Hadikusuma, Hilman, 1993, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung.
N., Sigit Sapto, Hukum Waris Adat di Indonesia, Pustaka Iltizam, Solo,
Artadi, I ketut, 2003, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya, Pustaka Bali Post.
P., Ellyne Dwi, 2018, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia, Prenamedia Group, Jakarta.
Pudja, I Gede dan Tjokorda Rai Sudharta, 2004, Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Veda Smrti Compendiun Hukum Hindu, Paramita, Surabaya,.
Sukerti, Ni Nyoman 2012, Hak Mewaris Perempuan dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kasus, Udayana University Press, Denpasar.
Wignjodipoero, Soerojo, 1995, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta.
Jurnal
Arta, I Komang Kawi, dkk., Realisasi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali terhadap Pewarisan Anak Perempuan Bali Aga di Kabupaten Buleleng, E-Journal Komunitas Justitia Vol.1 No.1 Tahun 2018.
Febriawanti, Dinta dan Intan Apriyanti M., Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang, Media Iuris Vol. 3 No. 2 Juni 2020.
Rifiqi, Harta Peninggalan dari Pewaris terhadap Hak Waris Anak Perempuan di Bali, Penegakan Hukum Vol.1 No.1 Juni 2014, hlm. 80.
Setyawati, Ni Kadek, Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender, Jurnal Penelitian Agama Hindu, Vol.1 No.2 Oktober 2017.
Internet
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c0303834343231.html diakses pada Senin, 22 Maret 2021 pukul 10.00 WIB
Peraturan-peraturan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman 2010. Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MDP Bali, No. 01 / KEP / PSM- 3 / MDP Bali / X / 2010.
Yurisprudensi No. 3/Yur/Pdt/2018, sumber Putusan MA RI No. 179 K/Sip/1961. Putusan yang mengikuti:
Putusan MA RI No. 415 K/Sip/1970
Putusan MA RI No. 573 K/Pdt/2017
Putusan MA RI No. 147 K/Pdt/2017
DOI: https://doi.org/10.31002/lh.v5i1.3935
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
P - ISSN 2598-0769
E - ISSN 2598-0750
DEPARTMENT OF LAW, UNIVERSITAS TIDAR, INDONESIA