POLEMIK KARTU PRAKERJA SEBAGAI KEBIJAKAN BIDANG HUKUM KETENAGAKERJAAN MASA PANDEMI COVID-19

Nindry Sulistya Widiastiani

Abstract


Pembatasan aktivitas masyarakat pada masa pandemi covid-19 mengakibatkan meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja dan usaha yang merugi. Untuk mengatasi krisis bidang hukum ketenagakerjaan masa pandemi ini pemerintah mengeluarkan kebijakan kartu prakerja. Namun demikian, kebijakan kartu prakerja ini menuai polemik dan kontroversi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mengenai evaluasi kebijakan kartu prakerja dalam mengatasi permasalahan bidang ketenagakerjaan di Indonesia selama masa pandemi covid-19. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kebijakan kartu prakerja yang diluncurkan pemerintah tidak efektif menangani permasalahan bidang ketenagakerjaan yang timbul selama masa pandemi covid-19 ini. Hal ini disebabkan karena kebijakan kartu prakerja tidak diformulasikan secara matang, sehingga tidak tepat sasaran dan tidak efektif. Pelaksanaan kebijakan kartu prakerja juga terdapat cacat hukum dan sarat konflik kepentingan. Komisi Pemberantasan Korupsi pun sebenarnya telah mengeluarkan kajian yang menyimpulkan bahwa kebijakan kartu prakerja berpotensi merugikan keuangan negara. Untuk itu, kebijakan kartu prakerja perlu dikembalikan pada tujuan awalnya

Keywords


Kartu Prakerja; Kebijakan; Hukum Ketenagakerjaan; Pandemi Covid-19

Full Text:

PDF

References


Buku

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2016.

Gunakaya, A. Widiada, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2017.

Halim, Ridwan, Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab, Kedua. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Ringkasan Eksekutif Kajian Program Kartu Prakerja, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020.

Maftuchan, Ah, Program Tunai di Era Covid-19: Bantuan Tunai Korona atau Jaminan Penghasilan Semesta, Jakarta, Prakarsa, 2020.

Riyadi, Eko, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional, Depok, RajaGrafindo Persada, 2018.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, S, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2012.

Wahyudi, Eko, dkk, Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

Jurnal

Anwar, Ahmad Syaifudin, “Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Ketenagakerjaan”, Supremasi Hukum, Vol. 9, No. 2, 2020.

Consuello, Yoshua, “Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19”, Adalah: Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 4, No. 1, 2020.

Dewi, Middia Martanti, dkk, “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Tenaga Kerja Formal di Indonesia”, Jurnal Populasi, Vol. 28, No. 2, 2020.

Kurnianingsih, Fitri, dkk, “Implementation Process of Social Protection Policy in Indonesia: Study of Prakerja Card Program”, Journal of Governance and Public Policy, Vol. 7, Oktober 2020.

Kurniawansyah, Heri, et al, “Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid-19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia”, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 1, No. 2, 2020.

Nasution, Adinda Nada Shofa, dkk, “Manajemen Isu Ruangguru Terhadap Polemik Kartu Prakerja”, Jurnal Orasi, Vol. 11, No. 2, 2020.

Prajnaparamitha, Kanyaka, dan Mahendra Ridwanul Ghoni, “Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum”, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 3, No. 2, 2020.

Predianto, Tomi, dan Khoirurrosyidin, “Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19”, Journal of Government and Political Studies, Vol. 9, No. 2, 2020.

Sajou, Daniel Marshal, dkk, “Peran Negara Atas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Syntax Transformation, Vol. 1, No. 8, 2020.

Yuliani, Andi, “Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 4, 2017.

Zubaidi, Najella, dkk, “Legal Perspective on Effectiveness of Pre-Work Cards for Indonesian People”, Jurnal Bestuur, Vol. 8, No. 1, 2020.

Kurnianingsih, Fitri, dkk, “Implementation Process of Social Protection Policy in Indonesia: Study of Prakerja Card Program”, Journal of Governance and Public Policy, Vol. 7, Oktober 2020.

Internet

Arigri, Fikri, Mengenal 3 Kartu yang Jadi Andalan Jokowi di Pilpres 2019, https://pilpres.tempo.co/read/1192235/mengenal-3-kartu-yang-jadi-andalan-jokowi-di-pilpres-2019/full&view=ok, diakses 29 Juni 2020.

Dharmasaputra, Metta, Dilema Kebijakan Kartu Prakerja, https://katadata.co.id/opini/2020/05/03/dilema-kebijakan-kartu-prakerja, diakses tanggal 27 Juni 2020.

F, Roy, Update Data Terbaru: Ada 3 Juta Orang Kena PHK Di Indonesia, https://www.cnbcindonesia.com/news/20200612180328-4-165046/update-data-terbaru-ada-3-juta-orang-kena-phk-di-indonesia, diakses 27 Juni 2020.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Data Sebaran, https://covid19.go.id/, diakses 30 Juni 2020.

Humas DIY, Pemda DIY Putuskan UMP 2020, https://jogjaprov.go.id/berita/detail/8245-pemda-diy-putuskan-ump-2020, diakses 30 Juni 2020.

Idris, Muhammad, Kenapa Penunjukan Ruangguru dan 7 Mitra Kartu Prakerja Lain Tanpa Tender?, https://money.kompas.com/read/2020/04/22/200406726/kenapa-penunjukan-ruangguru-dan-7-mitra-kartu-prakerja-lain-tanpa-tender?page=all, diakses 30 Juni 2020.

Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Tentang Kami, https://www.prakerja.go.id/tentang-kami, diakses 28 Juni 2020.

World Health Organization, WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, https://covid19.who.int/, diakes 30 Juni 2020.

World Health Organization, WHO Timeline – Covid-19, https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19, diakses 27 Juni 2020.

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor HM.4.6/45/SET.M.EKON.2.3/04/2020.

Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/1/HK.04/II/2020 tentang Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dari Republik Rakyat Tiongkok Dalam Rangka Pencegahan Wabah Penyakit Yang Diakibatkan Oleh Virus Corona.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/4/HK.04/IV/2020 tentang Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Covid-19.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.




DOI: https://doi.org/10.31002/lh.v5i2.4764

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

situs toto

situs togel