Title:
SIFAT EKSEKUTORIAL PUTUSAN GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) PADA SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
Author:
Abstract
Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, yang menghantarkan pada pemikiran bahwa sejatinya hukum mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kedinamisan yang ada di masyarakat dapat menjadi problematik sekaligus tantangan tersendiri bagi sistem hukum Indonesia. Salah satunya konsep Gugatan Warga Negara atau Citizen Lawsuit (CLS) yang bersumber dari sistem hukum Common Law. Gugatan CLS pertama kali di Indonesia diajukan pada tahun 2003, yang selanjutnya dijadikan yurisprudensi pada gugatan-gugatan CLS lainnya. Pengaturan mengenai gugatan CLS di Indonesia terdapat pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, namun pengaturannya sebatas hanya untuk gugatan terkait lingkungan hidup. Sedang dalam perjalanannya gugatan CLS di Indonesia tidak hanya sebatas gugatan mengenai lingkungan hidup semata. Tulisan yang menerapkan penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan deskriptif analitis ini akan memaparkan skema serta implementasi gugatan CLS di Indonesia serta permasalahan dan kendalanya, Sifat putusan CLS yang berbentuk condemnatoir, berupa menghukum Pemerintah untuk melakukan sesuatu berupa mengeluarkan kebijakan, membuat sifat eksekutorialnya sulit untuk dieksekusi apabila Pemerintah diam dan tidak melakukan putusan. Dengan demikian perlu untuk adanya pengaturan secara ‘letterlijk’ tidak hanya terkait mekanisme proses dan persidangan gugatan CLS, namun juga tata cara eksekusi berupa pemberian sanksi administratif kepada penyelenggara negara melalui mekanisme pengaduan Ombudsman.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Moh. Kusnardi. Hukum Tata Negara Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta Selatan, 2021
Muchti Fajar dan Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019
Philippe Nonet, dkk. Hukum Responsif. Nusa Media. Bandung, 2015
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers. Jakarta, 2006
Soehino. Ilmu Negara. Liberty, Yogyakarta, 2005
Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika, Jakarta, 2021
Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, Jakarta, 2017
Choky R. Ramadhan. Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. Mimbar Hukum, Vol. 30, No.2, Tahun 2018
Daya Negri Wijaya. Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol. 1, No.2 Tahun 2016
Faradina Naviah. Penerapan Mekanisme Gugatan Ctizen Lawsuit Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jurnal Verstek Vol. 1, No. 3, 2013
Moch. Iqbal. Aspek Hukum Class Action dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, vol. 1, No.1, 2012
Paskalina Emadewani. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Perkara Lingkungan Hidup, Jurnal Verstek Vol. 7, No. 3
Wisnu Sato Nugroho, dkk. Gugatan Warga Melalui Citizen Lawsuit pada Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Konsep Ekokrasi. Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol. 4, No. 1, 2020
Yustina Niken Sharaningtyas. Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) dan Justiciability Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, Kertha Patrika Vol. 38, No. 1, 2016
https://www.hukumonline.com/berita/a/pengadilan-sahkan-gugatan-model-icitizen-law-suiti--hol15494?page=1 , diakses tgl 14 April 2023
https://nasional.tempo.co/read/547672/pemerintah-kota-bandung-kalah-gugatan-lawan-warga, diakses tgl 14 April 2023
https://metro.tempo.co/read/1685027/jokowi-ajukan-kasasi-sidang-pencemaran-udara-jakarta-berlanjut, diakses tgl 14 April 2023
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Citizen%20law%20suit%22, diakses tgl 14 April 2023
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tanggal 1 September 2010 No. 476/PDT.G/2009/PN.JKT.PST
Putusan No. 241/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tanggal 27 Desember 2012 No. 41/G/2012/PTUN-MDN
Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 28 November 2014 No. 1798 K/Pdt/2013
Putusan Pengadilan Negeri Jember Tanggal 25 Maret 2014 No. 11/Pdt.G/2014/PN.Jb.
Putusan Pengadilan Negeri Karawang, Tanggal 24 Juli 2014 No. 14/PDT/G/2014/P.N. Krw
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tanggal 17 September 2014 No. 87/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST
Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 8 Maret 2016 No. 3286 K/Pdt/2015
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tanggal 11 Januari 2017 No. 98/G/2016/PTUN-MDN
Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Tanggal 15 November 2017 No. 105/Pdt.G/2016/PN.Bjm
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Tanggal 13 Februari 2017 No. 208/Pdt.G/2016/PN.Sby
Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 10 April 2017 No. 31 K/Pdt/2017
Putusan Mahkamah Agung Tanggal 24 Mei 2018 No. 490 K/Pdt/2018
Putusan Pengadilan Negeri Jember Tanggal 20 Agustus 2019 No. 25/Pdt.G/2019/PN Jmr
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 10 Desember 2019 No. 130/Pdt.G/2019/PN.Sby
Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 9 April 2019 No. 578 K/Pdt/2019
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 20 April 2021 No. 1120/Pdt.G/2020/PN Sby
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tanggal 7 Januari 2021 No. 83/G/2020/PTUN.BDG
Putusan Pengadilan Negeri Donggala, Tanggal 18 Oktober 2021 No. 17/Pdt.G/2021/PN Dgl
DOI: https://doi.org/10.31002/lh.v7i1.7518
Article Metrics
Abstract view : 0 timesPDF - 0 times
Cited By
Refbacks
- There are currently no refbacks.
![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
![Creative Commons License](https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
P - ISSN 2598-0769
E - ISSN 2598-0750
DEPARTMENT OF LAW, UNIVERSITAS TIDAR, INDONESIA