SIFAT EKSEKUTORIAL PUTUSAN GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) PADA SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Abstract

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, yang menghantarkan pada pemikiran bahwa sejatinya hukum mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat.  Kedinamisan yang ada di masyarakat dapat menjadi problematik sekaligus tantangan tersendiri bagi sistem hukum Indonesia. Salah satunya konsep Gugatan Warga Negara atau Citizen Lawsuit (CLS) yang bersumber dari sistem hukum Common Law. Gugatan CLS pertama kali di Indonesia diajukan pada tahun 2003, yang selanjutnya dijadikan yurisprudensi pada gugatan-gugatan CLS lainnya. Pengaturan mengenai gugatan CLS di Indonesia terdapat pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, namun pengaturannya sebatas hanya untuk gugatan terkait lingkungan hidup. Sedang dalam perjalanannya gugatan CLS di Indonesia tidak hanya sebatas gugatan mengenai lingkungan hidup semata. Tulisan yang menerapkan penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan deskriptif analitis ini akan memaparkan skema serta implementasi gugatan CLS di Indonesia serta permasalahan dan kendalanya, Sifat putusan CLS yang berbentuk condemnatoir, berupa menghukum Pemerintah untuk melakukan sesuatu berupa mengeluarkan kebijakan, membuat sifat eksekutorialnya sulit untuk dieksekusi apabila Pemerintah diam dan tidak melakukan putusan. Dengan demikian perlu untuk adanya pengaturan secara ‘letterlijk’ tidak hanya terkait mekanisme proses dan persidangan gugatan CLS, namun juga tata cara eksekusi berupa pemberian sanksi administratif kepada penyelenggara negara melalui mekanisme pengaduan Ombudsman.